Beranda / /

  • Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Tidak Terapkan Efisiensi Anggaran pada 4 Kementerian
    Parlemenkita | 12 hari lalu
    Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Tidak Terapkan Efisiensi Anggaran pada 4 Kementerian

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, meminta pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada empat kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Kementerian Agama (Kemenag).

  • Tuai Pro dan Kontra, DPR Minta BGN Hati-hati Usulkan Serangga jadi Lauk MBG
    Parlemenkita | 20 hari lalu
    Tuai Pro dan Kontra, DPR Minta BGN Hati-hati Usulkan Serangga jadi Lauk MBG

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin meminta agar usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang mengusulkan serangga sebagai lauk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dikaji lebih mendalam dan hati-hati dalam proses pengambilan kebijakannya.

  • Kemenkeu Setujui Anggaran Tukin Dosen ASN, Komisi X DPR RI Komit Kawal Pencairan
    Parlemenkita | 1 bulan lalu
    Kemenkeu Setujui Anggaran Tukin Dosen ASN, Komisi X DPR RI Komit Kawal Pencairan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan kabar gembira bahwa Kementerian Keuangan telah menyetujui anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen ASN. Atas dasar itu, pihaknya berkomitmen akan mengawal pencairan tunjangan yang menjadi hak para dosen itu.

  • OJK Diminta Segera Tuntaskan Aturan Teknis Penghapusan Piutang Macet UMKM
    Parlemenkita | 2 bulan lalu
    OJK Diminta Segera Tuntaskan Aturan Teknis Penghapusan Piutang Macet UMKM

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fauzi H. Amro, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera merampungkan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang mengatur penghapusan piutang macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

  • Badai PHK, Legislator: Alih-Alih Indonesia Emas, Jadinya Indonesia Cemas
    Parlemenkita | 5 bulan lalu
    Badai PHK, Legislator: Alih-Alih Indonesia Emas, Jadinya Indonesia Cemas

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Pemerintah untuk segera mengatasi masalah badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di Indonesia. Ia mengingatkan Pemerintah agar bergerak cepat mencari solusi karena angka pekerja yang di-PHK terus meningkat.

  • Komisi XI DPR RI Sebut Kelas Menengah Juga Perlu Perhatian Pemerintah
    Parlemenkita | 5 bulan lalu
    Komisi XI DPR RI Sebut Kelas Menengah Juga Perlu Perhatian Pemerintah

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 66,35 persen masyarakat Indonesia berada pada kategori pengeluaran kelas menengah dan menuju kelas menengah. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit memberikan komentar kritis mengenai pentingnya intervensi pemerintah yang lebih seimbang terhadap berbagai kelas ekonomi.

  • Badai PHK Melanda, Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Berikan Win-win Solution
    Parlemenkita | 6 bulan lalu
    Badai PHK Melanda, Komisi IX DPR RI Desak Pemerintah Berikan Win-win Solution

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Indonesia saat ini sedang dilanda badai pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi ratusan ribu pekerja, terutama akibat perlambatan laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian. Anggota Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memberikan solusi terbaik bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

  • Kasus Sedot Lemak Makan Korban, Kemenkes Harus Lebih Ketat Awasi Klinik Kecantikan
    Parlemenkita | 6 bulan lalu
    Kasus Sedot Lemak Makan Korban, Kemenkes Harus Lebih Ketat Awasi Klinik Kecantikan

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengawasi lebih ketat beredarnya klinik kecantikan. Menurutnya, pengawasan diperlukan guna memastikan pelayanan klinik kecantikan dapat sesuai peraturan yang berlaku serta tidak membahayakan pelanggan.

  • Kasus Diabetes dan Gagal Ginjal Anak Meningkat, Kurniasih Mufidayati: Jangan Jadi Bom Waktu
    Parlemenkita | 6 bulan lalu
    Kasus Diabetes dan Gagal Ginjal Anak Meningkat, Kurniasih Mufidayati: Jangan Jadi Bom Waktu

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Viral di platform media sosial, bahwa mulai banyak anak yang menjadi pasien cuci darah rutin di rumah sakit. Angka kasus diabetes dan gagal ginjal anak terus mengalami tren kenaikan yang mengkhawatirkan. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengonfirmasi kasus diabetes anak meningkat 70 persen sejak 2010 hingga 2023.


  • Utang Pemerintah Capai Rp8.262 Triliun, Hentikan Proyek Mercusuar
    Parlemenkita | 7 bulan lalu
    Utang Pemerintah Capai Rp8.262 Triliun, Hentikan Proyek Mercusuar

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai jika kondisi menurunnya penerimaan negara yang disebabkan anjloknya harga komoditas terus berlangsung, maka dikhawatirkan beban utang akan terus bertambah. 

  • Tolak Pinjol Jadi Opsi Bayar UKT, Berikut Usulan Komisi X DPR RI
    Parlemenkita | 1 tahun lalu
    Tolak Pinjol Jadi Opsi Bayar UKT, Berikut Usulan Komisi X DPR RI

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mempertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan mahasiswa terlilit utang demi mencicil pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ia pun menyayangkan sikap perguruan tinggi yang memberikan opsi pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswa.

  • Komisi X Dukung Gerakan Literasi Membaca di Indonesia
    Parlemenkita | 1 tahun lalu
    Komisi X Dukung Gerakan Literasi Membaca di Indonesia

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Plt. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Aminudin Aziz guna mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja Perpusnas sepanjang tahun 2024. Dalam rapat ini, Komisi X mendukung penggalakan gerakan literasi membaca di Indonesia.

  • Komisi X Setujui Pagu Kemenpora Sebesar 2 T di RAPBN TA 2024
    Olahraga | 1 tahun lalu
    Komisi X Setujui Pagu Kemenpora Sebesar 2 T di RAPBN TA 2024

    DIALEKSIS.COM | Nasional - Kementerian Pemuda dan Olahraga RI bisa menjalankan programnya di 2024 dengan mudah. Sebab Komisi X DPR RI sudah menyetujui pagu indikatif.

    Hal ini terjadi setelah adanya rapat kerja bersama Kemenpora dan Komisi X DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (9/6/2023).


« 1 2 »